Recents in Beach


Atribut Sekolah, Domain Private versus Publik

 


Inskripsi.com, Teras, Admin---Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia ditetapkan per 3 Febuari 2021.

Penerbitan SKB tiga menteri ini didasari pelaksanaan aturan sekolah dan atau aturan daerah administratif tingkat II tentang atribut  bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi identitas sekolah.

Di awal tahun ini, muncul polemik atribut sekolah berkaitan dengan aturan sekolah atau pemerintah daerah yang mewajibkan peserta didik berseragam  dengan identitas agama tertentu, seperti di SMKN 2 Padang yang kemudian viral di media sosial.

Kasus SMKN 2 Padang boleh jadi sebuah fenomena gunung es dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang multientis dan multiagama. Sebelumnya, Di Bali pun pernah mencuat berita seorang peserta didik yang dipaksa mengikuti aturan yang berlaku, yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.

Penerbitan SKB tiga kementerian ini menjadi relevan dengan prinsip hak asasi manusia dalam berserikat dan berkumpul untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Hal ini menjadi salah satu dasar hukumnya, selain peneguhan kehidupan berbangsa dan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI) dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Aturan tersebut berlaku untuk semua sekolah negeri yang dikelola pemerintah daerah, kecuali di Provinsi Aceh. Artinya, aturan juga tidak berlaku untuk madrasah dan sekolah agama yang dikelola Kementerian Agama, dan sekolah swasta.

Nadiem mengatakan keputusan memakai seragam dan atribut agama harus menjadi keputusan guru, siswa dan orang tua sebagai individu. Ia menegaskan agama apapun tidak akan dilarang maupun diwajibkan menggunakan atribut tertentu di sekolah.

Untuk itu, ia meminta semua sekolah negeri segera mencabut aturan yang tak sesuai dengan SKB dalam waktu maksimal 30 hari. Jika tidak segera mengikuti, sekolah bisa disanksi.

"Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang atribut tersebut (kekhususan agama) paling lama 30 hari sejak SKB ini ditetapkan," tegas mantan bos start-up tersebut.

Sanksi terhadap sekolah dapat diberikan pemerintah daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku atau oleh Kemendikbud dengan menyetop pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Sementara gubernur yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, bupati atau wali kota akan disanksi gubernur.

Dalam hal ada pemda atau sekolah yang melanggar ketentuan SKB, Kementerian Agama akan memberikan pendampingan dan penguatan keagamaan dan praktik agama yang moderat dan menentukan pemberian dan penghentian sanksi.

Dalam kesempatan yang sama, Yaqut mengatakan langkah ini merupakan respons dari kasus pemaksaan siswi memakai jilbab sebagai dalih aturan sekolah di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Ia mengakui masih banyak sekolah yang memiliki aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut agama tertentu. Untuk itu, pihaknya menilai SKB ini penting diterapkan di lingkungan sekolah.

"Data-data yang kita miliki masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidikan Islam sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat," ujar pria yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut.

Sementara Tito menyatakan sudah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berpotensi intoleran. Ini menjawab dugaan kasus di Padang bermula dari instruksi wali kota yang mewajibkan seluruh siswa muslim memakai pakaian muslim, dan yang nonmuslim menyesuaikan.

"Saya sudah menugaskan tim khusus Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Kemendagri) yang tugas utamanya untuk kembangkan wawasan kebangsaan, menjaga stabilitas politik di tingkat pusat dan daerah, untuk evaluasi dan mengkaji tentang perda yang mungkin berbau intolerisme," kata mantan Kapolri itu.

Dengan terbitnya SKB tiga kementerian ini, pendidikan sebagai institusi atau lembaga yang fungsinya "mendidik" yang inhern dengan perangkat aturannya, menjadi institusi atau lembaga yang kehilangan khitahnya.

Apalagi, sila pertama Pancasila menyiratkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan landasan agama. Fungsi pendidikan yang diselengarakan pemerintah berperan  "ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara" sesuai cita-cita pembukaan UUN 1945.

Sebabnya, pendidikan, terutama pendidikan karakter, selalu menyertakan nilai-nilai agama. Soalnya, di manakah kita menempatkan nilai agama dalam pendidikan (karakter)? 

Apakah akan dimasukan dalam domain private (pribadi) per individu atau menjadi domain publik dengan seperangkat nilai dan aturan yang terlembagakan?

Tentu, kita tidak ingin generasi penerus bangsa terdidik secara sains, tetapi tercerabut akar keyakinannya yang notabene adalah akhlak atau moral agama.

Posting Komentar

0 Komentar