Recents in Beach


Pemilukada, Urgensi, dan Bahaya

Oleh Erlan Suwarlan

Sistem  pemilihan kepala daerah langsung dapat membuka akses peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Namun, kualitas demokrasi di daerah sebenarnya harus didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan  prinsip transparansi anggaran, akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan/perda, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan/tanggung jawabnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas DPRD yang baik, partai yang berfungsi, pemilih yang kritis dan rasional, kebebasan dan konsistensi Pers, LSM yang solid, dan keberdayaan masyarakat.


Selain itu, pemilihan kepala daerah langsung juga dipastikan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pemilu kepala daerah langsung, antara lain terpilihnya kepala daerah yang tepercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik. Idealnya, kepala daerah terpilih adalah orang–orang yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap masyarakat daerah. Selain itu, Pemilu kepala daerah langsung juga menjadi semacam training ground, yakni ajang atau arena pelatihan pemimpin dalam rangka menyediakan stok pemimpin untuk tingkat yang lebih tinggi.


Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut ditentukan oleh kemampuan bekerjanya sistem  seleksi yang terpadu: pertama, seleksi pada tingkat sistem politik/sistem kenegaraan yang ditandai dengan kesetiaan pada ideologi Negara -ini prasyarat penting sebab merangkum berbagai ideologi. Fungsi seleksi ini adalah untuk mencegah benih–benih konflik. Kedua, seleksi tingkat partai politik yang didasarkan pada kepentingan internal dan eksternal partai. Kepentingan internal menyangkut pengembangan sistem karier dan kaderisasi dengan parameter kapasitas, loyalitas, dedikasi, dan prestasi di partai.


Kepentingan eksternal terkait seberapa besar mendatangkan dukungan pemilih dengan parameter moralitas, aksesabilitas, popularitas, dan profesionalisme. Ketiga, seleksi administratif, yakni seleksi oleh KPUD dengan cara memverifikasi persyaratan calon. Keempat, seleksi politis, yakni penilaian yang dilakukan oleh hati nurani rakyat terhadap calon. Seleksi rakyat merupakan inti seleksi atau seleksi tahap akhir. Pada empat titik inilah pemilu kepala daerah langsung menunjukkan urgensinya.


Hal yang takkalah penting  untuk menguatkan keberhasilan pemilihan kepala daerah terletak pada efisiensi dan efektivitasnya. Efektivitas ditunjukkan dengan adanya kontrol ketat DPRD, LSM, Parpol, dan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas–tugas KPUD. Sebagai penyelenggara, KPUD juga mesti diakui telah berhasil menjalankan fungsi pendidikan politik, terutama kebebasan pemilih menggunakan hak pilihnya dan komunikasi dengan stakeholders lainnya. Tanpa itu, pemilihan kepala daerah langsung tidak akan dapat berjalan.


Persoalan pemilu kepala daerah langsung justru terletak pada tingkat partai politik. Terlepas dari kepentingan jangka pendek yang lebih sering dominan, peta koalisi partai politik menunjukkan peningkatan kesadaran integrasi, toleransi, dan pluralisme yang signifikan. Namun, partai politik masih gamang membentuk dirinya sebagai sumber kepemimpinan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya partai politik yang mengusung calon nonkader yang berasal dari lingkungan birokrasi, TNI, Polri, Ormas, atau bahkan calon dari partai lain.


Sebagian partai politik daerah juga merekrut calon dari pusat sehingga pemilu kepala daerah langsung bukan merupak training ground. Akibatnya, ada kesan bahwa partai politik hanya merupakan “ lembaga perizinan”. Atau, partai politik merupakan “makelar politik” karena rekrutmen calon hampir selalu diwarnai isu–isu jual beli dukungan. Masalah itu akan dapat diatasi dengan menerapkan manajemen rekrutmen yang baik, kaderisasi yang efektif, dan berjenjang.


Kelancaran proses pemilu kepala daerah langsung tidak selalu berbanding lurus dengan impian indah tentang pemilukada itu sendiri -yang memancarkan pesona  sebagai (1) wahana pendidikan politik rakyat, (2) pelatihan pengembangan demokrasi, (3) persiapan karier politik lanjutan, (4) membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme, (5) membuka kesetaraan politik, (6) mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat, dan (7) meningkatkan akuntabilitas publik serta kepekaan politik.


Di lain pihak, pemilu kepala daerah langsung juga menunjukkan bahayanya. Pertama, bahaya sebelumnya misalnya politik uang, politik aliran, dan mobilisasi politik melalui tokoh anutan dan sebagainya. Dengan maraknya politik uang, sulit berharap paradigma kepemimpinan daerah semakin demokratis: peka terhadap persoalan rakyat, partisipatif dalam pengambilan kebijakan, transparan dalam anggaran dan akuntabel dalam tugas dan kewajiban.


Kedua, bahaya setelah pemilukada itu sendiri, misalnya munculnya praktik pemerintah bayangan (shadow state). Dengan kata lain, terjadinya pelapukan pada institusi formal pemerintah yang ditandai dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan lebih dikendalikan oleh kekuatan otoriter informal karena mereka memiliki investasi politik. Bahaya lainnya setelah pemilukada selesai, misalnya, terjadinya praktik ekonomi informal dalam bentuk manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan pengusaha, yakni transaksi bawah tangan antara penguasa dan pengusaha. Praktik ini terjadi karena para pengusaha yang menjadi salah satu aktor mempunyai sumber kekuatan untuk memaksakan atau menekan kehendaknya kepada pemerintah karena berperan sebagai sponsor dana.


Dengan semakin lengkapnya aturan hukum, pengalaman penyelenggaraan daerah lain, longgarnya waktu persiapan dan kemungkinan pembiayaan yang jelas, logikanya pemilu kepala daerah langsung mendatang jauh lebih lancar, tertib, serta benar–benar jujur dan adil. Hal ini mesti memotivasi semua pihak, khususnya partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kuncinya adalah kedewasaan, kebesaran hati, dan kesungguhan partai politik dalam merekrut calon. Sinyalemen politik uang harus dapat dibersihkan.


Selain itu, KPUD, LSM dan kelompok prodemokrasi dituntut serius melakukan pendidikan pemilih. Politik uang bisa terjadi, antara lain karena rendahnya kesadaran dan rasionalitas politik masyarakat. oleh karena itu, diperlukan kerja yang berkesinambungan.


***Artikel ini pernah diterbitkan Kabar Priangan (2011) dan masuk dalam bunga rampai Tasikmalaya dalam Sepenggal Masa (KP2SP) penerbit Mata Pelajar Indonesia (2020). Artikel terbit ulang seizin penulis.


Tentang Penulis

Penulis bernama lengkap Dr. Erlan Suwarlan, S.I.P., M.I.Pol. ini lahir di Tasikmalaya, pada 7 April 1977 berlatar latar pendidikan pada bidang Ilmu Pemerintahan. Saat ini adalah dosen  tetap  dan  tenaga   ahli  desa binaan pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerin-tahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pokitik, Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat.


Sebelumnya adalah dosen tetap di STISIP Tasikmalaya dan pernah menjabat sebagai sekretaris LPPM, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Ketua Senat Akademi, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana, dan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pemerintahan Kybernologist. 


Dalam upaya membumikan disiplin Ilmu Pemerintahan, tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, terutama di Kabar Priangan dan Jurnal Ilmu Pemerintahan Kybernologist. Kontak person: 085223303098; e mail: erlan.tasik@gmail.com


Posting Komentar

0 Komentar