Recents in Beach


Kamuflase Politik dalam Wajah Desentralisasi

Oleh Erlan Suwarlan


Sejak bergulirnya era reformasi, dinamika politik di Tanah Air terasa bergairah. Kejutan demi kejutan yang bernilai politik terus dilakukan oleh para elite politik, demi dapat segera memenuhi enam tuntutan reformasi, yaitu (1) Keberanian mengamandemen dan membumikan UUD 1945 yang dianggap sakral, (2) meruntuhkan kekuasaan pemerintahan yang sentralistik dan menggantinya dengan desentralistik, (3) menyebarkan virus cinta demokrasi sebagai tuntutan zaman, (4) mencabut doktrin Dwi Fungsi ABRI sampai ke akar-akarnya, (5) menegakkan hukum untuk memberantas Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) dan demi terlindunginya Hak Asasi Manusia (HAM) dari ketidakadilan, serta (6) kebebasan pers yang memiliki kekuatan besar karena berpegang pada pertanggungjawaban sosial.

Kreativitas dan inovasi terus ditunjukkan oleh partai-partai politik dalam mengisi era reformasi. Dari waktu ke waktu, masing-masing partai politik berbenah dan mempercantik diri agar terlihat meyakinkan sebagai partai politik yang memiliki identitas serta kualitas sebagai agen perubahan bangsa dan negara di mata rakyat.

Demi kesejahteraan bersama dan hidup bahagia bersama adalah slogan utama yang disuarakan oleh para politisi mereka dalam banyak kesempatan. Terlebih setiap kali mendekati pemilu di era perubahan. Guna menarik simpati massa dan memperoleh banyak suara, strategi full-marketing politik dengan cara mengonstruksi daya tarik politik agar nampak posistif gencar dilakukan, dalam bentuk kamuflase politik.

Meski baru kemudian disadari oleh banyak pihak, bahwa reformasi di Tanah Air ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapakan bersama. Tumpang-tindih perundangan-undangan pun terjadi di sana-sini, desentralisasi kekuasaan harus dikaji ulang untuk disempurnakan dan disesuaikan kembali, demokrasi yang bernilai rasa Pancasila tidak juga menemukan bentuknya, ketidakstabilan ketertiban dan keamanan terjadi di mana-mana, KKN serta pelanggaran HAM justru semakin merajalela dalam bentuknya yang berbeda, dan kebebasan pers dirasa yang paling memberikan andil besar pada kekacauan bangsa dan negara.

Yang paling jelas dirasakan di sepanjang perjalanan era reformasi yang penuh gairah perubahan, yaitu terjadinya penurunan orientasi pada ideologi bangsa. Ideologi Pancasila yang pada masa era Orde Lama dan Orde Baru menjadi pedoman kuat untuk mengontrol perilaku baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas, pada era reformasi, ideologi Pancasila tidak menjadi faktor penting. Padahal, sebuah ideologi bangsa menjadi yang terpenting disaat situasi dan kondisi bangsa sedang dalam ketidakpastian.

Adalah partai-partai politik yang paling bertanggung jawab dengan menurunnya orientasi pada ideologi bangsa, di samping para presiden sebagai pemimpin-pemimpin bangsa selama berjalannya era reformasi.

Kealpaan pada ideologi bangsa diperparah oleh interaksi partai-partai politik dengan rakyat. Interaksi partai-partai politik yang ada tidak benar-benar mengedepankan ideologi bangsa untuk mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dari rakyat, meski partai politik yang jelas-jelas berideologkan kebangsaan sekali pun. Sementara partai-partai politik yang bertahan pada ideologi keagamaan di samping ideologi kebangsaan, pada beberapa wilayah dan daerah tertentu, dapat memperoleh kekuasaan pemerintahan sebagai keuntungan dari desentralisasi kekuasaan.

Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya. Tahun 2012 ini tentu menjadi catatan politik berarti bagi partai berlambang Kabah, yang dapat memenangkan pemilukada dengan cukup mulus, dengan terpilihnya dua kader partainya, Budi Budiman dan Dede Sudrajat (Bu-De), sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya hingga Tahun 2017 mendatang.

Kemenangan pasangan Bu-De dengan PPP sebagai kendaraan politiknya, tidak terlepas dari keberanian elite politik PPP sendiri merestrukturisasi kepengurusan institusi partainya. Kemampuan berkamuflase politik baik dalam gerakan-gerakan koalisi maupun pencitraan keagamaan yang bertahan pada tradisionalisme, serta keberuntungan akibat manuver-manuver politik Walikota Tasikmalaya sebelumnya yang salah arah. “Perda Syariah” Kota Tasikmalaya yang dilemparkan Syarif Hidayat (mantan Walikota Tasikmalaya) sebagai manuver politik terakhirnya dalam upaya untuk memilihnya kembali, justru menjadi bumerang bagi karier politiknya.

Kontoversi “Perda Syari’ah” Kota Tasikmalaya yang sempat muncul sebagai opini publik yang cukup luas, justru memperkuat identitas PPP dalam pandangan warga Kota Tasikmalaya, yang mereka yakini sebagai gagasan serta desakan dari PPP. Meski pada gilirannya kini, PPP sendiri kesulitan untuk dapat menerapkan pelaksanaannya, dan kemungkinan besar hal ini akan menjadi persoalan yang cukup serius mengganggu integritas serta kredibilitas PPP di mata warga Kota Tasikmalaya pada tahun-tahun mendatang.

Walau tahun 2012 menjadi catatan politik yang gemilang untuk PPP wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya sejak era reformasi di satu sisi. Namun di sisi lain, di internal PPP paling sering terjadi konflik ketimbang di internal partai-partai politik lainnya. Pemecatan seorang kadernya sebagai ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Otong Koswara, yang digantikan dengan Agus Wahyuddin, merupakan fenomena konflik internal PPP terburuk dalam sejarah yang pernah terjadi di Kota Tasikmalaya. 

Kemelut internal ini pun tidak akan mudah diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Konflik akan terus terjadi antara dua kubu yang dapat merongrong keutuhan partai, serta dapat digunakan oleh lawan politik dalam upaya merebut kekuasaan politik pada tingkat legislatif, mengingat pada Tahun 2014 mendatang akan menghadapi pemilu legislatif.

Paling tidak, ada dua kemungkinan besar dinamika politik di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013 mendatang di bawah kepemimpinan pasangan Bu-De dan dominasi kekuatan PPP, yakni (1) Bu-De dan PPP akan menjadi kekuatan pendorong terjadinya perubahan sosial, sebagaimana janji dalam visi dan misi pemerintahannya saat berkampanye, (2) Bu-De dan PPP justru akan disibukkan dengan konflik internal partainya serta tuntutan-tuntutan dari warga Kota untuk segera mengeksekusi pelaksanaan “Perda Syariah”, penyelesaian sengketa aset antara Kota dan Kabupaten, dan perebutan suara menjelang pemilu legislatif. Bahkan, sebuah kemungkinan besar akan terjadi, jika tragedi politik yang menimpa Bupati Garut, Aceng Fikri, dalam tahun 2013 terbukti membuatnya lengser dengan kasus talak kawin sirinya, boleh jadi dalam tahun 2013 ada beberapa pejabat publik yang akan mendapat tragedi yang sama.


***Artikel ini pernah diterbitkan Kabar Priangan dan masuk dalam bunga rampai Tasikmalaya dalam Sepenggal Masa (KP2SP) penerbit Mata Pelajar Indonesia (2020). Artikel terbit ulang seizin penulis.


Tentang Penulis

Penulis bernama lengkap Dr. Erlan Suwarlan, S.I.P., M.I.Pol. ini lahir di Tasikmalaya, pada 7 April 1977 berlatar latar pendidikan pada bidang Ilmu Pemerintahan. Saat ini adalah dosen  tetap  dan  tenaga   ahli  desa binaan pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerin-tahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pokitik, Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat.


Sebelumnya adalah dosen tetap di STISIP Tasikmalaya dan pernah menjabat sebagai sekretaris LPPM, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Ketua Senat Akademi, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana, dan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pemerintahan Kybernologist. 


Dalam upaya membumikan disiplin Ilmu Pemerintahan, tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, terutama di Kabar Priangan dan Jurnal Ilmu Pemerintahan Kybernologist. Kontak person: 085223303098; e mail: erlan.tasik@gmail.com


Posting Komentar

0 Komentar